Ironi Provinsi Aceh : Provinsi yang kaya tapi Miskin

STATUS otonomi khusus yang didapatkan oleh aceh  ternyata belum menjamin kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat aceh. Padahal sumbangan dana otonomi khusus ini mencapai 55,25%  dari total APBA Aceh tahun 2010.  Sedangkan jaminan kesejahteraan masyarakat aceh yang belum kunjung terjamin ini bisa terlihat dari prosentase tingkat kemiskinan Aceh yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Aceh yang mencapai 20,98% pada tahun 2010 yang bahkan lebih besar dibandingkan prosentase angka kemiskinan indonesia sebesar 13,33% pada tahun 2010. Bedasarkan angka tingkat kemiskinan ini aceh dinobatkan sebagai provinsi termiskin ke7 di indonesia. Hal ini sangat berbanding terbalik jika melihat APBA per kapita 2010 provinsi Aceh yang mencapai Rp.11 triliun rupiah yang sekaligus membuat aceh menjadi provinsi terkaya ketujuh pula di indonesia.

Hal ini membuat Provinsi Aceh menjadi daerah dengan ironi yang cukup mengesankan dengan menjadi provinsi yang kaya tapi miskin. Hal ini sangat disayangkan mengingat provinsi Aceh dikenal dengan derah yang kaya akan hasil alamnya seperti migas dan komoditi perkebunan serta pertanian. Tingkat kemiskinan aceh ini juga bisa bertambah jika kita melihat dari kondisi ekonomi saat ini yang membuat besarnya dana APBA seakan-seakan tidak dapat menanggulangi dan menurunkan kemiskinan di provinsi ini. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya uang yang beredar dan yang dibelanjakan ke luar daerah, sehingga masyarakat Aceh tidak dapat merasakan kesejahteraan dari dana yang melimpah ini. Alhasil banyak bahan bahan kebutuhan pokok yang didatangkan dari luar daerah, karena juga disebabkan oleh sektor industri diaceh yang belum memadai sehingga sektor usaha diaceh sangat berketergantungan denngan daerah luar. Bahkan kita membeli lagi barang yang kita ekspor keluar daerah dengan harga yang lebih tinggi.

Masalah kemiskinan ini bisa semakin parah jika sektor perbankan tidak memberikan sosialisasi pembinaan dan pinjaman bagi sektor usaha mikro agar dapat mengembangkan usahanya. Karena selama ini sektor UMKM belum kunjung mendapatkan akses ke lembaga-lembaga keuangan. Padahal yang kita tau pembinaan pada sektor UMKM ini adalah sarana yang paling tepat dalam mengurangi tingkat kemiskinan.   

Menurut data yang dikeluarkan BPS provinsi Aceh tahun 2011, perdesaan adalah kantong kemiskinan aceh. Hal ini bisa dilihat dari hampir 80 persen kemiskinan di aceh berada di daerah perdesaan selama tahun 2008-2010. Pemerintah sendiri agaknya perlu memberikan sosialisasi dan mendorong penduduk miskin di desa-desa agar berusaha dan berkemauan untuk membangun usaha.

 

Untuk itu kita berharap peran pemerintah selaku pemangku jabatan untuk membangun sektor sektor industri yang lebih memadai agar sektor sektor usaha di aceh dapat berkembang dan masyarakat aceh tiudak perlu lagi membelanjakan uangnya dan membeli kebutuhan pokok ke luar daerah. Dan kita juga harus membiasakan diri membeli dan mengkonsumsi barang lokal untuk mendorong pertumbuhan daerah. Dan terakhir kita berdoa’a bersama-sama agar seluruh masyarakat aceh dapat sejahtera, amin.

Sumber:

Data dan grafik dari BPS Provinsi Aceh/ Statistik Daerah Aceh tahun 2011

http://www.kabar24.com

www.analisadaily.com